Penghematan Dana KPU Hingga Rp548 Miliar dari Tahun Sebelumnya

Penghematan Dana KPU Hingga Rp548 Miliar dari Tahun Sebelumnya

Penghematan Dana KPU Hingga Rp548 Miliar dari Tahun Sebelumnya, Pemilihan umum selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit karena merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Indonesia.

Sebagai hajatan negara yang cukup besar, agenda pemilihan umum selalu menghabiskan dana yang cukup besar. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Arief Budiman menyatakan bahwa dalam pemilihan umum tahun 2019 terdapat penghematan dana yang cukup besar.

Ia menyatakan bahwa lembaga pimpinannya menghemat anggaran dana hingga sebesar Rp 548 miliar dari tahun sebelumnya.

Penghematan Dana KPU Hingga Cara Penghematan Dana

Cara penghematan dana oleh KPU dilakukan berikut ini:

Dana logistik

Logistik merupakan salah satu keperluan penting yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan lembaga ataupun kegiatan.

Logistik dapat berupa berkas-berkas ataupun barang-barang yang perlu disediakan dalam kegiatan tersebut. Penghematan dana logistik berasal dari pembelian barang yang menggunakan katalog.

Terdapat 9 barang yang dalam pembeliannya menggunakan katalog, sehingga harga yang didapatkan menjadi lebih murah.

Penghematan dari pembelian barang logistik dengan menggunakan katalog sebagai medianya. Menurut yang dituturkan oleh Arief

Budiman, penghematan anggaran dana logistik dari dana yang telah dianggarkan pada tahun 2018 adalah sekitar Rp 548 miliar.

Sehingga menurut pernyataannya, Arief ingin menggunakan model pembelian barang ataupun alat logistik lainnya untuk memenuhi pemilu dilakukan dengan e-katalog.

Hal ini merupakan salah satu usaha untuk melakukan penghematan anggaran dana yang sangat besar.

Penghematan Dana KPU Hingga Anggaran Personel

Untuk persiapan anggaran pemilu tahun 2019, KPU menyatakan sudah menyiapkan anggaran dengan aman.Begitu pula dengan anggaran yang disediakan untuk personel yang bertugas pada saat kegiatan pemilu 2019.

Dana anggaran tersebut sudah direncanakan dari jauh-jauh hari.Sehingga untuk saat ini (17-11) anggaran untuk keperluan personel sudah dipersiapkan dengan matang.

Selain anggaran untuk personel, Arief Budiman juga menyatakan bahwa anggaran untuk keperluan logistik sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari.

Sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh bidang logistik sudah dipersiapkan.

Dalam pembelanjaannya, anggaran dana logistik dapat menekan penghematan hingga sebesar Rp 548 miliah.  Sehingga penghematan dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan anggaran pemilu 2019.

Data yang belum dapat dihasilkan oleh KPU adalah mengenai data pemilih yang akan mengikuti pemilu pada tahun 2019.

Arief menambahkan bahwa jika tidak ada pemilih yang terdata dalam pemilihan umum 2019, maka pemilihan umum tersebut juga tidak dapat terlaksana.

Karena dengan tidak adanya pemilih untuk apa pula dilakukan pemiliihan.

 

Dana pemilu bertambah 3%

Pemerintah memberikan anggaran dana sebesar Rp 24,8 triliun untuk melakukan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres tahun 2019.

Besaran anggaran dana ini meningkat dari anggaran dana untuk pemilu tahun 2014 yang hanya sekitar Rp24,1 triliun.

Pemberian tambahan anggaran ini digunakan untuk memilih anggota legislatif ataupun presiden, sehingga perlu penyebaran merata di setiap provinsi yang ada.

Menurut pernyataan Arief Budiman, hampir seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia sudah mulai  menyiapkan anggaran untuk pemilu tahun 2019.

Seluruh provinsi dan kabupaten mengatakan bahwa setiap satuan kerja baik dalam provinsi ataupun kabupaten telah mempunyai anggaran dana untuk kegiatan pemilu tahun 2019.

Sehingga faktor pertama yang menyatakan bahwa KPU siap yaitu telah adanya anggaran yang disediakan.

Baik anggaran dana pemilu yang berasal dari pemerintah pusat ataupun dana yang telah disediakan dari provinsi dan kabupaten.

Alokasi dana yang diberikan pemerintah mendapatkan kenaikan sekitar 3% atau sekitar Rp700 miliar dari anggaran sebelumnya.

Sehingga dengan meningkatnya jumlah alokasi dana yang diberikan pemerintah dan upaya penghematan dana oleh pihak KPU, diharapkan pemilu 2019 menjadi lebih baik.

Trump Menuduh Cina Telah Loloskan Minyak ke Korea Utara

Donald Trump, presiden Amerika Serikat yang kontroversional, mengaku sangat kecewa dengan keputusan Cina yang akhirnya meloloskan minyak bisa masuk ke Korea Utara. Hal itu diungkapkannya di akun twitter pribadinya. Ia pun beranggapan bahwa langkah yang dilakukan oleh Cina tersebut bukan hal yang bersahabat untuk bisa mencegah program nuklir yang ada di Pyongyang.

Kapal Cina dikabarkan Terhubung Secara Ilegal

Dikonfirmasi sebelumnya, Cina menyebutkan bahwa sebenarnya mereka tidak melanggar aturan apabila mereka menjual minyaknya melalui kapal-kapal miliknya. Kabar ini didapatkan setelah salah satu surat kabar Korea Selatan memberitakan bahwa kapal-kapal Korea Utara dan Cina terhubung di laut dengan sistem ilegal untuk memberikan minyak Cina pada Korea Utara.

Dan menanggapi hal itu maka Trump sekarang ini memimpin upaya untuk meningkatkan sanksi global pada Korea Utara dalam hal menghadapi dan juga menanggapi upaya pengembangan rudal milik Korea Utara yang disebut-sebut bisa menyerang Amerika Serikat. Washington sendiri menyebutkan bahwa kerjasama penuh Cina ataupun negara mitra dagang Korea Utara yang lainnya berperan penting guna penerapan sanksi untuk Korea Utara.

PBB Telah Turun Tangan

Dewan Keamanan PBB secara bulat minggu lalu menjatuhkan sanksi baru untuk Korea Utara dengan membatasi akses negara itu pada minyak. Resolusi PBB juga melarang hampir sekitar 90% ekspor minyak mentah pada Korea Utara atau juga membatasi penggunaan mereka kurang lebih 500 ribu barel per tahunnya. Dilansir dari CNN Indonesia diberitkan bahwa dokumen Routers bulan ini menunjukkan bahwa Washington sudah meminta Dewan Keamanan untuk bisa memasukkan daftar sepuluh kapal yang mana dicurigai tidak memenuhi ketentuan sanksi pada Korea Utara dengan melalukan usaha transfer minyak atau juga batu bara melalui sejumlah kapal milik Korea Utara.

Cina juga telah berulang-ulang kali menegaskan bahwa sepenuhnya pihaknya memberlalukan semua resolusi kepada Korea Utara kendati Seoul, Tokyo dan Washington masih memiliki kendala.

Petaka Akan Terjadi

Amerika Serikat telah menyerukan kepada komunitas internasional untuk memutuskan hubungan dewa poker mereka dengan Korea Utara. Nikki Haley, Duta Besar AS untuk PBB sempat mengucapkan bahwa Trump sudah meminta Presiden Cina untuk memutuskan pasokan minyak ke Korea Utara.

Akan tetapi sejumlah analisis mengatakan bahwa kemungkinannya sangat kecil kalau Presiden Cina akan menuruti permintaan dari Trump. Pengamat yang berasal dari Institut Kebijakan Masyarakat Asia yakni Daniel Russel berkata bahwa Cina amat sangat takut apabila Korut tak menerima pasokan minyak milik mereka. Dalam analisanya, rezim Kim Jong Un akan jatuh apabila pasokan minyaknya berhenti. Tatkala pemerintahan komunia tersebut jatuh maka Korea Utara berada dalam kondisi yang kacau. Akibatnya sendiri adalah masyarakat Korea Utara akan beramai-ramai keluar dari negerinya.

Perbatasan Cina menjadi satu destinasi yang bakal dituju para rakyat Korut. “Pemerintah Cina jelas saja kewalahan untuk menangani pengungsi sebanyak itu. Saya rasa Xi (Presiden Cina) bakal sengaja memperlambat tindakannya untuk menghindari kekacauan yang ada di kawasan semenanjung bukan karena adanya misil balistik yang ada antar benua (ICBM),” ungkap Russel.

Selain itu juga meskipun sekarang ini berhubungan dengan Washington, Presiden Cina masih melihat Korea Utara masih menjadi “andalan” guna membendung dominasi AS di kawasan Asia Timur.

Wang, seorang pengamat dari Korea yang datang dari Institus Chahar Cina senada juga dengan Russel. Ia menilai bahwa Beijing tak mampu menangani reaksi berantai dan juga konsekuensi apabila mereka sampai berani memutus minyak Korea Utara.